h1

Kepala Dinkes Didesak Tanggung Jawab

April 23, 2010

PAMULANG – Kekisruhan lelang alat kesehatan mulai beralih dari pengusaha menuju Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Selain adanya kesalahan aturan dalam pembatalan lelang, ditemukan juga adanya dugaan mark up anggaran oleh instansi tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tansel Dadang M.Epid diminta bertanggung jawab atas masalah tersebut
Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Banten menemukan adanya dugaan percobaan korupsi pada pelaksanaan lelang barang dan jasa Dinas Kesehatan Kota Tangsel. Hal itu berdasar pada temuan penggelembungan harga di pagu anggaran barang yang akan ditenderkan Dinas Kesehatan Kota Tangsel, setelah dikomparasi dengan harga dari distributor.
Sekretaris Daerah Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Banten Drajat Sumarsono mengatakan, hasil komparasi pihaknya terhadap harga barang yang dikeluarkan Dinkes dengan harga dari distributor alat kesehatan, didapati perbedaan yang signifikan. Dalam hal ini, harga yang dikeluarkan Dinkes lebih tinggi dari harga distributor di pasaran. Drajat menyatakan selisih harga tersebut mencapai 150-175 persen. “Kami menilai ada usaha korupsi yang hendak dilakukan saat proses lelang ini,” kata Drajat.
Drajat menyebutkan, barang Alkes yang dijadikan komparasi harga dari distributor adalah buatan Jerman. Yang apabila ditotal secara keseluruhan barang yang dibutuhkan oleh Dinkes harganya tidak mencapai Rp 4,9 miliar seperti yang tercatat dalam pagu. “Berdasarkan harga di distributor, total barang yang dibutuhkan itu hanya Rp 2 miliar. Itu kami bandingkan dari empat distributor,” ucapnya.
Drajat menyatakan, apabila Dinkes membatalkan proses pelelangan, maka Dinkes juga harus mengubah pagu anggaran. Pasalnya, apabila tidak diubah, maka tetap ditemukan indikasi korupsi.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel Dadang M. Epid membantah dugaan adanya mark up anggaran. “Lelangnya juga batal, bagaimana mau dikatakan mark up,” tampiknya.
Sedangkan terkait pembatalan lelang, Dadang yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab dalam lelang menyatakan, pihaknya sudah mengonsultasikannya kepada Badan Pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa Nasional. Hasilnya, karena proses lelang sempat terjadi chaos yang menyebabkan beberapa dokumen ada yang hilang dan rusak seperti absensi yang dirobek-robek, maka proses lelang sangat rawan untuk diteruskan. “Kami tidak memiliki kesanggupan untuk meneruskan lelang sehingga harus dibatalkan. Karena dengan adanya dokumen yang hilang tidak memenui standar normatif dalam pasal 28 ayat 3 poin b Keppres 80 Tahun 2003,” jelasnya. Radar Banten

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: