h1

Paripurna Tata Tertib DPRD Batal

April 13, 2010

PANDEGLANG – Baru kali ini dalam sejarah Pandeglang ada rapat paripurna DPRD dibatalkan. Sedianya rapat paripurna yang digelar Senin (11/4) itu membahas tentang laporan panitia khusus (pansus) tata tertib DPRD dan penetapan tata tertib DPRD. Semua yang hadir termasuk para pejabat merasa heran dengan kejadian itu. Bahkan mereka menilai DPRD tidak tertib administrasi.
Pantauan Radar Banten, peserta rapat paripurna hadir. Bahkan semua muspida sudah siap dan menempati tempat duduk, termasuk Bupati Erwan Kurtubi yang duduk di depan bersama tiga orang pimpinan DPRD yakni Roni Bahroni (ketua), Tb Ramjani Soegiri dan Teungku Abdurohman (wakil ketua).
Batalnya rapat baru diketahui saat Ketua DPRD Pandeglang Roni Bahroni mengumumkan bahwa rapat paripurna diundur hingga hari Jumat mendatang. “Dikarenakan surat dari gubernur tentang hasil pembahasan atau verifikasi tata tertib DPRD Pandeglang belum turun maka rapat paripurna diundur. Untuk itu kepada hadirin mohon maklum,” papar Roni saat memimpin sidanng.
Di luar siding santer terdengar kabar, diundurnya rapat paripurna karena ada tarik-menarik kepentingan yang diduga dilakukan fraksi PDIP. Pasalnya dalam pembahasan tata tertib posisi ketua harian badan anggaran (banang) DPRD yang saat ini dijabat oleh Dadan Sudarma dari Fraksi PDIP dihapus.
“Betul ada kepentingan tertentu. Bahkan sebelum rapat saya diajak ke ruang pak Eri Suhaeri (wakil ketua) untuk membicarakan persoalan banang. Saya katakana sesuai aturan bahwa ketua harian banang harus dihapus dan akan dijabat langsung ketua dewan selaku ex officio. Nah mungkin ini yang mereka tak setuju. Tetapi disamping kendala lain adalah belum adanya surat dari gubernus hasil verifikasi tata tertib DPRD Pandeglang,” ujar Heryanto Isyadi, Ketua Pansus Tata Tertib DPRD Pandeglang kepada Radar Banten usai paripurna.
Sementara Sekretaris DPRD Pandeglang Sukran mengaku, eganda rapat paripurna itu sudah ditetapkan pada badan musyawarah (bamus) ketika menetapkan jadwal kerja pansus tata tertib. Jadi jadwal paripurna itu sudah ada, meski surat verifikasi tata tertib dari gubernur belum ada. “Anggota dewan sudah kuorum yakni ada 26 orang tetapi surat dari gubernur belum ada, jadi rapat paripurna di dundur,” kata Sukran.
Wakil Ketua DPRD Pandeglang Teungku Abdurohman memberikan penjelasan yang berbeda. Katanya, diundurnya paripurna itu karena anggota tak memenuhi kuorum. “Memang kami akui anggota dewan tak disiplin. Makanya rapat paripurna saja tak mencapai kuorum yakni yang hadir hanya 23 orang,” ungkapnya.
Sedangkan Ade Kadar, Ketua Fraksi PDIP DPRD Pandeglang membantah adanya tarik ulur penetapan tata tertib itu. “Kata siapa ada kepentingan dari PDIP. Yang jelas kami menginginkan sebelum ditetapkan, terlebih dulu ada pembahasan hasil kunjungan kerja pansus tata tertib itu. Tapi itu tidak dilakukan,” katanya. (adj)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: