h1

DPRD Banten Sekarang Kurang Kritis

April 12, 2010

SERANG – DPRD Provinsi Banten periode 2009-2014 dinilai kurang kritis dan hanya sebagai stempel kebijakan Pemprov Banten.

“Harusnya DPRD tidak boleh menjadi stempel karet dari pemerintah, karena konteksnya adalah wakil rakyat,” kata akademisi Untirta, Abdul Hamid, saat dihubungi Radar Banten, Sabtu (10/4).
Menurut Hamid, anggota DPRD harus betul-betul menyerap kepentingan masyarakat yang memilihnya. Misalnya, yang mewakili daerah Banten selatan mengetahui ada jalan rusak atau tidak. “Bisa nggak sih konteks DPRD adalah wakil masyarakat? Ini kelihatannya belum ada. Ketika masyarakat Banten selatan berteriak tentang jalan rusak, suara DPRD sama sekali tidak ada,” ujarnya.
Menurut Hamid, ketika berhadapan dengan eksekutif, posisi DPRD adalah mewakili masyarakat dan melakukan fungsi legislatif yakni cek and balance dan membangun kontrol terhadap pemerintah. “Konsep mitra pemerintah harusnya dalam konteks mitra kritis. Saya kira lebih kritis DPRD periode lalu,” tandasnya
Gandung Ismanto, akademisi Untirta lainnya, menyatakan, Undang Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah yang disebut pemerintahan adalah eksekutif dan legislatif. “Tapi mempunyai tupoksi yang berbeda,” ujarnya. Sehingga, kata Gandung, DPRD adalah bagian utuh pemerintah, tapi tidak mengikuti kehendak eksekutif.
Pada proses pengesahan tiga raperda terakhir, yakni RTRW Banten, RPJPD, dan RPJMD, yang lebih mengakomodasi kepentingan Pemprov dinilai sebagai bentuk ketidakmampuan DPRD untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Misalnya, kata Gandung, disetujuinya penurunan indeks pembangunan manusia (IPM) dan tidak dicantumkannya semua target indikator pembangunan pada 2007, 2008, dan 2009.
“Penghilangan target tahun sebelumnya disinyalir untuk menutupi kegagalan Pemprov. Dan DPRD menyetujuinya. Inilah salah satu bentuk DPRD terlalu mengakomodasi kepentingan eksekutif,” tandasnya.
DPRD Banten saat ini, menurut Gandung, memang masih dalam masa transisi yang sepertinya butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan tugas dan fungsinya. “Tapi kalau Komisi I saya lihat sudah tune in (paham-red) dengan tugas pokoknya. Secara umum di komisi lain terlihat tergopoh-gopoh menjalankan tugas utamanya dalam pengawasan dan budgeting,” ujarnya.
Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin menampik kesan sikap DPRD lebih memilih jadi mitra eksekutif ketimbang mengkritisi pemerintah.
Aeng beralasan, jika dengan sikap bersama-sama lebih mudah menyejahterakan masyarakat, buat apa eksekutif dengan legislatif harus berlawanan. “Kalau lebih akrab kan usulan-usulan bisa lebih mudah diakomodasi,” tegas Aeng.

BOLOS SIDANG
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Banten Aris Hudijono mengungkapkan, badan yang dipimpinnya melakukan evaluasi, khususnya rapat paripurna.
“Absensi (kehadiran anggota DPRD-red) kita selalu evaluasi,” kata Aris. Meski demikian, untuk rapat-rapat komisi, Aris mengaku, mendapat kesulitan untuk memantau kedisiplinan anggota. “Kita akan meminta bantuan anggota BK di setiap komisi untuk memantau kehadiran. Misalnya saya akan memantau di Komisi V,” ujarnya.
Hasil evaluasi BK, diakui Aris, banyak anggota DPRD yang bolos dalam sidang paripurna. “Tapi kita akan evaluasi. Sekarang kinerja anggota DPRD masih bagus, dan kami mantau mereka,” ujarnya. (run/ila) Radar Banten.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: